Mendatangkan pupuk non subsidi di bojonegoro

Ancaman krisis pupuk di Bojonegoro seperti halnya akhir tahun lalu dipastikan terulang. Sebab, kuota pupuk yang dialokasikan pemerintah pusat tahun ini sama dengan kuota 2008. Meski pemkab setempat menganjurkan pemakaian pupuk organik, namun tak sedikit yang meragukan efektifitasnya.
”Pupuk organik itu solusi jangka panjang. Sedangkan, solusi jangka pendek adalah mengajukan realokasi kepada pemerintah pusat. Jika tidak (berhasil), langkah terakhir adalah mendatangkan pupuk non subsidi,” ujar Komisaris UD Indoensia Subur (distributor PT. Petrokimia Gresik) Abu Main kepada Radar Bojonegoro kemarin (3/2).
Menurut Abu, kemungkinan terjadinya krisis pupuk itu telah dibahas dalam pertemuan asosiasi distributor pupuk. Hasilnya, mereka sepakat untuk mendatangkan pupuk non subsidi.
Kendati harganya lebih mahal dibanding pupuk bersubsidi, langkah itu dinilai lebih efektif. Sebab, saat terjadi kelangkaan harga pupuk bersubsidi melambung melebihi harga non subsidi. ”Pupuk non subsidi rata-rata Rp 140 ribu per kwintal. Sementara, saat terjadi kelangkaan harga pupuk bisa menembus Rp 170 ribu per kwintal,” ucapnya.
Meski pihaknya dapat langsung memasarkan pupuk non subsidi, Abu mengaku masih menunggu rekomendasi dari Pemkab Bojonegoro. Hal itu, kata dia, untuk mengurangi persoalan distribusi di lapangan. ”Jika ada rekomendasi akan lebih baik. Sebab, alokasi dan distribusi per wilayah dapat dikontrol,” imbuhnya.
Dia menambahkan, upaya menekan kelangkaan pupuk dengan mendatangkan pupuk non subsidi telah dilakukan beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur. Untuk Bojonegoro, ia masih menunggu respons dari pemkab setempat. ”Saat ini kami memiliki stok (pupuk non subsidi) sekitar 6 ribu ton. Jika tidak ada sinyal dari pemkab, maka pupuk itu akan dialihkan untuk daerah lain,” ujar Abu.
Diberitakan sebelumnya, tahun ini pemkab Bojonegoro mendapat kuota pupuk jenis urea sekitar 52 ribu ton. Jumlah itu sama persis dengan kuota yang diterima tahun lalu. Padahal, kebutuhan riil untuk tiga musim tanam di Kota Ledre ini mencapai 80 ribu ton per tahun.
Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar 28 ribu ton. Akibatnya, seperti akhir tahun lalu yang marak terjadi penghadangan truk pengangkut pupuk oleh kelompok massa. Mereka memaksa membeli pupuk di tengah jalan. Sehingga, petani di wilayah tujuan distribusi tidak kebagian.

Artikel Terkait: